Apa itu CBM?

CBM adalah gas alam dengan dominan gas metana dan disertai oleh sedikit hidrokarbon lainnya dan gas non-hidrokarbon dalam batubara hasil dari beberapa proses kimia dan fisika. CBM sama seperti gas alam konvensional yang kita kenal saat ini, namun perbedaannya adalah CBM berasosiasi dengan batubara sebagai source rock dan reservoirnya. Sedangkan gas alam yang kita kenal saat ini, walaupun sebagian ada yang bersumber dari batubara, diproduksikan dari reservoir pasir, gamping maupun rekahan batuan beku.

Hal lain yang membedakan keduanya adalah cara penambangannya dimana reservoir CBM harus direkayasa terlebih dahulu sebelum gasnya dapat diproduksikan. Pengertian reservoir batubara masih baru dalam dunia perminyakan di CBM berasal dari material organik tumbuhan tinggi, melalui beberapa proses kimia dan fisika (dalam bentuk panas dan tekanan secara menerus) yang berubah menjadi gambut dan akhirnya terbentuk batubara. Selama berlangsungnya proses pemendaman dan pematangan, material organik akan mengeluarkan air, CO2, gas metana dan gas lainnya. Selain melalui proses kimia, CBM dapat terbentuk dari aktifitas bakteri metanogenik dalam air yang terperangkap dalam batubara khususnya lignit.

CBM diproduksi dengan cara terlebih dahulu merekayasa batubara (sebagai reservoir) agar didapatkan cukup ruang sebagai jalan keluar gasnya. Proses rekayasa diawali dengan memproduksi air (dewatering) agar terjadi perubahan kesetimbangan mekanika. Setelah tekanan turun, gas batubara akan keluar dari matriks batubaranya. Gas metana kemudian akan mengalir melalui rekahan batubara (cleat) dan akhirnya keluar menuju lobang sumur. Puncak produksi CBM bervariasi antara 2 sampai 7 tahun. Sedangkan periode penurunan produksi decline) lebih lambat dari gas alam konvensional.

CBM mempunyai multi guna antara lain dapat dijual langsung sebagai gas alam, dijadikan energi dan sebagai bahan baku industri. Eksploitasi CBM tidak akan merubah kualitas matrik batubara dan menguntungkan para penambang batubara, karena gas emisinya telah dimanfaatkan sehingga lapisan betubara tersebut menjadi aman untuk di tambang, selain itu CBM ini termasuk salah satu sumber energi yang ramah lingkungan.

Sumber : http://www.lemigas.esdm.go.id

Combustible Coal X'self

Mungkin anda pernah melihat batubara terbakar dengan sendirinya baik itu di stockpile atau tambang. Kejadian ini merupakan hal yang biasa mengingat batubara adalah bahan bakar padat dimana unsur pembentuknya adalah tumbuhan yang mengandung carbon. Batubara yang teronggok cukup lama di stockpile atau tambang bisa terbakar dengan sendirinya akibat proses oksidasi dimana oksigen masuk ke rongga-rongga dari tumpukan batubara, akibat cuaca yang cukup panas dan disertai hujan serta angin maka terjadilah gesekan oksigen dengan batubara yang teronggok yang sudah mengandung uap air karena hujan dan panas. Dari sini terjadilah terjadi gesekan panas dan oksigen yang menimbulkan api yang menyebabkan terbakar dengan sendirinya.

Oleh karenanya management stockpile harus diperhatikan untuk menghindari batubara terbakar dengan sendirinya diantaranya :

1. Kondisi stockpile harus berada diatas bukit (topografi bukit dengan elevasi yang tinggi).
2. Disekeliling Stockpile harus ada drainage untuk menghindari terkumpulnya air akibat hujan.
3. Dari segi tumpukan harus diperhatikan tinggi tumpukan batubara <>

sumber :

http://bosstambang.com/home/395-batubara-terbakar-sendiri.html

Ada Celah Hukum, Tambang di Bawah Hutan Lindung Diizinkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden yang mengizinkan pertambangan bawah tanah di hutan lindung. Persentase luas wilayah pertambangan akan mengacu pada luas wilayah hutan secara keseluruhan, bukan hanya hutan lindungnya.Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan mengemukakan hal tersebut seusai pertemuan dengan komunitas energi dan pertambangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (20/4) malam.

Latar belakang keluarnya aturan tersebut, menurut Bambang, untuk memberi payung hukum atas penambangan bawah tanah di hutan lindung.”Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 dinyatakan bahwa penambangan terbuka tidak boleh dilakukan di hutan lindung, tetapi tidak pernah disebutkan kalau tambang bawah tanah tidak boleh,” ujarnya.Di Sekretaris KabinetMenurut dia, rancangan perpres itu sudah ada di Sekretaris Kabinet. Rancangan perpres pertambangan bawah tanah sempat dikembalikan ke departemen teknis untuk diperbaiki terkait luas wilayah pertambangan. Semula luas wilayah pertambangan bawah tanah mengacu pada perbandingan luas wilayah hutan lindung.

Akan tetapi, karena dinilai luasannya terlalu sempit, dilakukan pembahasan ulang. Akhirnya diputuskan luas wilayah pertambangan bawah tanah akan mengacu pada luas wilayah hutan keseluruhan, bukan hanya hutan lindung.

”Ini lebih baik karena wilayah tambang jadi lebih luas. Ada persentase maksimalnya, tetapi saya tidak ingat persisnya,” ujar Bambang.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa biaya pertambangan bawah tanah yang tinggi harus diimbangi dengan potensi cadangan yang tinggi pula. Ia mencontohkan potensi cadangan batu bara yang tinggi ada di wilayah hutan lindung daerah Kalimantan Timur.

Mengganggu kelestarian

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit laporan keuangan pemerintah pusat semester II tahun 2008, pemberian konsesi di wilayah hutan lindung menjadi salah satu pengganggu kelestarian sumber daya alam.

BPK mencatat, Menteri ESDM memberi konsesi lahan kepada tiga kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan satu pemegang kuasa pertambangan (KP) seluas 238.962 hektar yang sebagian wilayah konsesinya seluas 98.548 hektar (ha) berada di dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), sedangkan 130 ha lainnya berada di hutan lindung wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu, 16 bupati di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan memberikan konsesi lahan kepada 326 pemegang KP seluas 1,757 juta ha. Sekitar 1,2 juta ha berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Logis tak terpakai

Pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodihardjo, mempertanyakan pertimbangan teknis kebijakan tersebut. Secara hukum positif, apalagi didasarkan atas UU No 41/1999 tentang Kehutanan tidak ada yang keliru dengan usulan tersebut.

Akan tetapi, persoalan di lapangan terkait pengelolaan kawasan hutan, tata ruang wilayah, dan dampak yang ditimbulkannya sudah jelas. Bencana berkelanjutan di banyak daerah membutuhkan kebijakan perlindungan hutan.

”Usulan itu logis, tetapi tidak terpakai di lapangan. Tidak terkait dengan kondisi lapangan dan apa yang semestinya dikerjakan,” kata mantan Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional itu.

Rencana perpres itu, lanjutnya, berbanding terbalik dengan semangat beberapa daerah di Kalimantan yang ingin memperbaiki tata ruangnya. Rencana itu dinilai tidak berangkat dari persoalan sebenarnya. (DOT/GSA)